Krisis Multidimensional Di Penghujung Era Pemerintahan Orde Baru

Sebelum membicarakan krisis multidimensional ada baiknya kita mengetahui kondisi Ekonomi Indonesia sebelum terjadinya krisis tersebut. Sudah tentu kondisi ekonomi suatu bangsa akan begitu mempengaruhi aspek-aspek sosial dalam kehidupan masyarakat kebanyakan. Krisis apapun yang terjadi pada umumnya di berbagai dunia tidak lebih dari efek kondisi ekonomi yang krisis juga. Krisis ekonomi seolah-olah jadi pemicu munculnya krisis turunan yang berupa, krisis sosial, politik, keamanan.

Sebelum rezim Orde Baru tumbang dalam tahun 1998 akibat krisis multidimensional. Terjadi krisis ekonomi yg hebat pada tahun 1997 yg menerpa negara asia kebanyakan termasuk pada hal Indonesia jua terkena krisis ekonomi moneter tadi. Krisis moneter ini mula-mula melanda Thailand yg bermasalah dengan mata uangnya ?Baht? Yang nilainya jatuh terhadap dolar US.

Dimana pemerintah Thailand pada saat itu pula mengalami krisis devisa jua & terlilit hutang juga. Akhirnya krisis ini menular hampir ke poly negara Asia yang menyebabkan mata uang negara asia berguguran jatuh nir sanggup menunda krisis. Indonesia pada hal ini galat satu negara Asia yg mengalami krisis terparah.

Ini disebabkan oleh jeleknya rapikan kelola atau manajemen keuangan Indonesia. Krisis ini akhirnya berdampak dalam komponen moneter lain. Tingginya inflasi, turunnya nilai mata uang, turunnya pendapat kapita secara drastis, pertumbuhan ekonomi yg minus, & bertambahnya nomor kemiskinan secara drastis.

Adanya krisis ekonomi moneter tersebut melahirkan krisis-krisis baru bagi Indonesia. Secara umum ada tiga krisis yang muncul akibat permasalahan ekonomi. Krisis Politik, Krisis Sosial, dan Krisis Hukum. Kumpulan krisis inilah yang bisa disebut sebagai krisis multidimensional.

Krisis politik ini mencakup lingkungan kekuasaan. Presiden Soeharto dalam hal ini tidak menerima agama warga lagi buat merampungkan krisis-krisis yg terjadi dalam waktu itu. Stabilitas yg selama ini sebagai tameng status quo dianggap sebagai biang keladi represi politik

Hukum yang seharus sebagai pengawas kekuasaan eksekutif, dalam hal ini presiden dan jajarannya malah berlaku sebagai pelayan kekuasaan eksekutif. Tentunya ini melanggar konstitusi UUD 1945 serta prinsip-prinsip kekuasaan trias politika yang mementingkan pembagian kekuasaan dan saling melakukan koreksi kekuasaan.

Krisis Hukum yang terjadi pada masa Orde Baru bisa dilihat banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi selama masa Pemerintahan Orde Baru. Kasus yang seharusnya diungkapkan dalam ranah pengadilan, hilang begitu saja. Padahal terhitung banyak kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru.

Kasus-kasus tersebut bahkan sampai zaman reformasi kini tidak diusut secara tuntas dan menjadi preseden buruk bagi upaya reformasi hukum. Ini menunjukkan bahwasannya hukum masih berpihak pada pihak yang berkuasa saja. Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan prinsip egaliter(semua orang sama dimata hukum)

Krisis sosial bisa dikatakan merupakan krisis yang merusak tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Krisis ini bahkan hampir menggiring Indonesia seperti negara-negara Balkan yang terpecah belah. Kehidupan bernegara terancam menuju disintegrasi pada waktu itu. Ini disebabkan banyaknya konflik yang terjadi di masyarakat yang membuat tatanan sosial yang dibangun menuju keambrukan. Proses Integrasi yang dipaksakan pada masa Orde Baru, ternyata cenderung rapuh dan tidak kuat pada masa akhir pemerintahan Orde Baru. Pada akhirnya konflik-konflik sosial masyarakat berkaitan SARA memuncak pasca Orde Baru berakhir.

Sumber:

Politik Editorial Media Indonesia Analisis Tajuk Rencana 1998-2001

Bourbon

Share this:

Post a Comment

 
Copyright © atlhub.net. Designed by OddThemes